Category: Tafsir Studies

Pendahuluan

Kajian tentang sejarah kodifikasi Al-Qur’an tidak dapat dilepaskan dari peran para sahabat sebagai transmitor awal wahyu. Salah satu tokoh penting dalam hal ini adalah Abdullah ibn Mas‘ud, yang dikenal memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad SAW serta otoritas dalam pengajaran Al-Qur’an (Amal, 2021). Ia termasuk sahabat awal yang memeluk Islam dan dikenal luas sebagai pengajar Al-Qur’an, khususnya di Kufah pada masa pemerintahan Khalifah ‘Umar bin Khattab.

Tulisan ini bertujuan untuk meninjau posisi mushaf Ibn Mas‘ud dalam dinamika pra-kodifikasi ‘Utsmani dengan membandingkan beberapa pandangan sarjana Muslim dan orientalis. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih proporsional mengenai berbagai kontroversi yang berkembang, khususnya terkait perbedaan mushaf dan tuduhan adanya variasi teks.

Mushaf Sahabat dalam Konteks Historis

Sebelum adanya standarisasi mushaf pada masa Khalifah ‘Utsman bin ‘Affan, para sahabat diketahui memiliki mushaf pribadi yang digunakan sebagai alat bantu dalam menghafal dan mengajarkan Al-Qur’an. Menurut Adnan Amal, mushaf-mushaf tersebut bukanlah bentuk kodifikasi resmi, melainkan catatan individual yang belum memiliki susunan baku seperti mushaf ‘Utsmani.

Dalam konteks ini, perbedaan yang mungkin muncul dalam mushaf sahabat tidak dapat langsung dipahami sebagai perbedaan dalam substansi wahyu. Sebaliknya, hal tersebut mencerminkan proses historis dalam transmisi Al-Qur’an yang masih berlangsung secara dinamis pada masa awal Islam.

Ketika Khalifah ‘Utsman melakukan standarisasi mushaf, muncul upaya untuk menyatukan bacaan umat Islam dalam satu rasm yang disepakati. Dalam proses ini, Ibn Mas‘ud disebut tidak segera menyerahkan mushaf pribadinya. Beberapa riwayat bahkan menggambarkan adanya ketegangan antara dirinya dan Khalifah ‘Utsman, termasuk cerita bahwa ia mendapat perlakuan keras karena sikap tersebut (Syahin, 2006).

Namun, riwayat-riwayat ini perlu disikapi secara hati-hati. Abdul Shabur Syahin menilai bahwa sebagian riwayat tersebut memiliki kelemahan sanad dan kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang pada masa itu. Atas dasar itu, konflik tersebut lebih tepat dipahami sebagai bagian dari konteks historis, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap Al-Qur’an itu sendiri.

Variasi Bacaan dan Perdebatan Isi Mushaf

Sebagai seorang pengajar, Ibn Mas‘ud dikenal menggunakan metode dikte (imlā’) dalam menyampaikan Al-Qur’an kepada murid-muridnya. Ia juga mengakomodasi variasi bacaan dalam kerangka sab‘atu ahruf, yang memungkinkan adanya perbedaan dialek dalam pelafalan. Salah satu contoh yang sering dikutip adalah perubahan pelafalan “ḥattā ḥīn” menjadi “’attā ḥīn”.

Fenomena ini menunjukkan bahwa variasi bacaan yang muncul lebih bersifat linguistik dan dialektal, bukan perubahan terhadap isi teks Al-Qur’an. Namun demikian, dalam kajian selanjutnya, muncul perdebatan yang lebih luas terkait isi mushaf Ibn Mas‘ud.

Sebagian riwayat menyebutkan adanya tambahan redaksi dalam mushaf Ibn Mas‘ud, yang oleh sebagian peneliti dianggap sebagai bagian dari teks Al-Qur’an. Selain itu, terdapat pula tuduhan bahwa mushaf tersebut tidak mencantumkan beberapa surat penting, seperti al-Fātiḥah, al-Falaq, dan al-Nās. Tuduhan ini kemudian banyak dibahas dalam kajian orientalis, salah satunya oleh Arthur Jeffery, yang menilai adanya variasi dalam mushaf sahabat.

Namun, para ulama Muslim memberikan klarifikasi terhadap tuduhan tersebut. Abdul Shabur Syahin menegaskan bahwa riwayat mengenai tidak dicantumkannya surat al-Fātiḥah tidak dapat dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaannya. Hal ini karena dalam praktik ibadah, khususnya shalat, al-Fātiḥah merupakan bacaan yang wajib dan telah dipraktikkan secara konsisten sejak masa Nabi. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang sahabat utama seperti Ibn Mas‘ud mengingkari keberadaan surat tersebut.

Adapun terkait dugaan adanya “tambahan” dalam mushaf Ibn Mas‘ud, M.M. Al-A‘zami menjelaskan bahwa hal tersebut lebih mungkin disebabkan oleh masuknya unsur tafsir ke dalam catatan murid-muridnya (Al-A’zami, 2005: 85-90). Metode pengajaran melalui dikte memungkinkan adanya pencampuran antara teks Al-Qur’an dan penjelasan, sehingga tampak seolah-olah terdapat perbedaan dalam redaksi.

Perbandingan Pandangan dan Analisis

Jika dibandingkan, terdapat perbedaan pendekatan yang cukup jelas antara para sarjana yang membahas mushaf Ibn Mas‘ud. Taufik Adnan Amal melihat mushaf sahabat sebagai bagian dari proses historis dalam kodifikasi Al-Qur’an. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan sejarah dalam melihat keberagaman mushaf.

Sementara itu, Abdul Shabur Syahin lebih berfokus pada pembelaan terhadap integritas Al-Qur’an, khususnya dalam merespons tuduhan yang berkembang di kalangan orientalis. Ia menekankan pentingnya kritik sanad dalam menilai validitas riwayat yang digunakan sebagai dasar argumentasi.

Di sisi lain, Arthur Jeffery menggunakan pendekatan filologis-historis yang menyoroti adanya variasi teks sebagai bagian dari perkembangan awal Al-Qur’an. Pendekatan ini cenderung melihat perbedaan sebagai indikasi adanya dinamika dalam pembentukan teks.

Adapun Al-A‘zami mengambil posisi yang lebih moderat dengan menunjukkan bahwa variasi yang ditemukan dalam manuskrip awal tidak bersifat substansial. Menurutnya, perbedaan tersebut tidak memengaruhi keutuhan teks Al-Qur’an secara keseluruhan, melainkan hanya variasi kecil yang dapat dijelaskan dalam kerangka transmisi.

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa kesimpulan yang dihasilkan sangat bergantung pada metode yang digunakan dalam membaca data sejarah.

Penutup 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mushaf yang dinisbatkan kepada Ibn Mas‘ud merupakan bagian dari dinamika awal dalam proses transmisi Al-Qur’an sebelum adanya standarisasi resmi. Perbedaan yang muncul, baik dalam bentuk variasi bacaan maupun susunan, lebih bersifat linguistik dan historis, bukan perbedaan dalam substansi wahyu.

Perdebatan mengenai adanya tambahan redaksi atau tidak dicantumkannya beberapa surat juga perlu dipahami dalam konteks metodologis. Tuduhan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perubahan dalam teks Al-Qur’an, melainkan harus ditinjau dengan mempertimbangkan kualitas riwayat dan proses transmisi yang terjadi pada masa awal Islam.

Dengan demikian, kajian terhadap mushaf Ibn Mas‘ud tidak hanya memperlihatkan adanya dinamika dalam sejarah Al-Qur’an, tetapi juga menunjukkan bagaimana tradisi keilmuan Islam berupaya menjaga keutuhan wahyu melalui berbagai metode transmisi dan verifikasi.

Referensi

Amal, Taufik Adnan. Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2021.

Al-A’zami, M. M. The History of the Qur’anic Text. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Syahin, Abdul Shabur. Saat Al-Qur’an Butuh Pembelaan. Jakarta: Erlangga, 2006.

Pendahuluan

Artikel The Abolished Sultanate and its Royal Library: Arabic Qur’an Commentaries from Eighteenth-Century Banten karya Ervan Nurtawab membahas tentang runtuhnya Kesultanan Banten dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu Islam di Banten, terutama setelah perpustakaan kerajaan dipindahkan oleh Belanda ke Batavia. Menurut saya, penelitian ini sangat menarik karena memperlihatkan bahwa Banten pada masa lalu bukan hanya terkenal sebagai pusat perdagangan dan politik, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran Islam yang cukup maju. Selama ini banyak orang hanya mengenal sejarah Banten dari sisi kerajaan dan perlawanan terhadap kolonialisme, padahal ternyata Banten juga memiliki tradisi intelektual yang kuat. Menurut saya, artikel ini seperti membuka kembali sejarah yang selama ini kurang diperhatikan oleh masyarakat umum. Dari penelitian ini terlihat bahwa perpustakaan kerajaan memiliki banyak manuskrip Islam yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga hilangnya perpustakaan tersebut bukan hanya kehilangan benda bersejarah, tetapi juga hilangnya bagian penting dari sejarah ilmu pengetahuan Islam di Nusantara.

Isi dan Analisis 

Dalam artikel ini, penulis membahas beberapa manuskrip tafsir Al-Qur’an yang berasal dari perpustakaan Kesultanan Banten, seperti Tafsir al-Jalalayn, Tafsir al-Baghawi, dan Tafsir al-Asrar. Selain itu, ada juga mushaf Al-Qur’an yang memiliki terjemahan antarbaris dalam bahasa Melayu dan Jawa. Menurut saya, bagian ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu benar-benar berusaha agar isi Al-Qur’an dan kitab tafsir bisa dipahami oleh masyarakat lokal. Hal ini membuktikan bahwa proses belajar agama tidak hanya untuk kalangan tertentu yang menguasai bahasa Arab, tetapi juga untuk masyarakat umum yang masih belajar dasar-dasar agama. Metode pembelajaran seperti ini sebenarnya cukup maju untuk zamannya, karena adanya terjemahan antarbaris, catatan pinggir, dan penjelasan tata bahasa menunjukkan bahwa manuskrip tersebut benar-benar dipakai secara aktif dalam proses belajar mengajar. Cara belajar seperti itu menunjukkan bahwa budaya literasi Islam di Banten sudah berkembang cukup baik. Tidak hanya membaca teks agama, tetapi juga berusaha memahami isi dan maknanya secara mendalam.

Yang paling menarik adalah penggunaan Tafsir al-Jalalayn dari Mesir sebagai salah satu kitab utama dalam pembelajaran tafsir di Banten. Padahal banyak orang menganggap pusat utama keilmuan Islam pada masa lalu hanya berada di Makkah dan Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan ilmu Islam saat itu sudah sangat luas, sehingga ulama Nusantara tidak hanya mengambil ilmu dari Hijaz, tetapi juga dari wilayah lain seperti Mesir. Menurut saya, penggunaan Tafsir al-Jalalayn juga membuktikan bahwa ulama Nusantara cukup terbuka dalam menerima ilmu dari berbagai pusat keilmuan Islam. Selain terkenal ringkas dan mudah dipahami, kitab ini juga cocok digunakan untuk pembelajaran masyarakat umum. Bahkan sampai sekarang kitab ini masih sering dipakai di pesantren-pesantren Indonesia. Saya pribadi melihat bahwa penggunaan Tafsir al-Jalalayn di Banten bukan kebetulan, tetapi karena kitab tersebut memang sesuai untuk kebutuhan belajar masyarakat pada masa itu (Anwar et al., 2016).

Artikel ini juga menjelaskan bahwa Banten memiliki hubungan dengan dunia Islam yang lebih luas. Pengaruh Indo-Persia terlihat dari gaya tulisan dan bentuk manuskrip yang digunakan (Tradisi et al., 2016). Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa Banten pada masa itu bukan wilayah yang tertutup atau terisolasi. Ulama dan pelajar di Banten ternyata ikut terhubung dengan perkembangan ilmu di berbagai wilayah Islam lainnya. Bagian ini membuat saya berpikir bahwa masyarakat Nusantara sejak dulu sebenarnya sudah memiliki hubungan internasional dalam bidang ilmu pengetahuan. Kadang ada anggapan bahwa perkembangan ilmu Islam hanya terjadi di Timur Tengah, sedangkan Nusantara hanya menerima pengaruhnya saja. Namun dari artikel ini terlihat bahwa Nusantara, khususnya Banten, juga menjadi bagian penting dalam jaringan keilmuan Islam. Menurut saya, hal ini penting karena bisa membangun rasa bangga terhadap sejarah intelektual Islam di Indonesia. Kita jadi sadar bahwa ulama Nusantara sejak dulu sudah aktif belajar, menulis, dan berhubungan dengan dunia Islam internasional.

Selain membahas perkembangan ilmu, artikel ini juga menunjukkan dampak besar kolonialisme Belanda terhadap tradisi intelektual di Banten. Ketika Kesultanan Banten dihapus dan perpustakaan kerajaan dipindahkan ke Batavia, masyarakat kehilangan akses terhadap banyak sumber ilmu. Dampak ini sangat besar karena yang hilang bukan hanya manuskrip, tetapi juga lingkungan belajar yang sebelumnya sudah berkembang. Tradisi keilmuan yang ada di sekitar istana akhirnya ikut melemah. Saya pribadi merasa bahwa kolonialisme tidak hanya merusak ekonomi dan politik masyarakat Indonesia, tetapi juga memutus perkembangan ilmu pengetahuan lokal. Banyak manuskrip Nusantara yang sekarang justru tersimpan di luar negeri dan sulit diakses oleh masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini menurut saya cukup menyedihkan karena warisan intelektual bangsa malah lebih banyak dipelajari oleh peneliti luar dibandingkan masyarakat kita sendiri.

Namun di sisi lain, saya juga sempat berpikir bahwa mungkin manuskrip-manuskrip tersebut justru bisa saja hilang total apabila tetap berada di Banten. Kalau melihat sejarah letusan 1883 eruption of Krakatoa yang menimbulkan tsunami besar setinggi sekitar 40 meter dan menghancurkan banyak wilayah di sekitar Selat Sunda bahkan sampai memakan sekitar 36.000 jiwa (Rakatau et al., 1888), bukan tidak mungkin manuskrip-manuskrip itu akan ikut rusak atau hilang terkena bencana alam. Menurut saya, ini menjadi hal yang cukup ironis. Di satu sisi, Belanda memang mengambil manuskrip tersebut sebagai bagian dari kolonialisme yang merugikan masyarakat Banten. Tetapi di sisi lain, perpindahan manuskrip ke Batavia mungkin tanpa sengaja membuat sebagian manuskrip itu tetap selamat dan masih bisa diteliti sampai sekarang. Saya pribadi melihat hal ini sebagai kenyataan sejarah yang cukup rumit. Tetap saja pengambilan manuskrip oleh Belanda adalah tindakan yang merugikan karena masyarakat kehilangan warisan intelektualnya sendiri, tetapi kalau manuskrip itu tetap berada di wilayah Banten saat terjadi letusan Krakatau dan tsunami besar, mungkin banyak naskah yang sekarang sudah tidak tersisa sama sekali.

Dari artikel ini saya juga semakin sadar bahwa manuskrip memiliki nilai yang sangat penting. Selama ini mungkin banyak orang menganggap manuskrip kuno hanyalah tulisan lama yang sulit dibaca, padahal manuskrip sebenarnya adalah bukti nyata bagaimana masyarakat dulu berpikir, belajar, dan memahami agama. Menurut saya, penelitian seperti ini penting untuk generasi muda sekarang karena di era digital saat ini banyak orang lebih tertarik pada informasi singkat di media sosial dibandingkan mempelajari sejarah ilmu pengetahuan Islam secara mendalam. Padahal, kalau kita memahami sejarah intelektual Islam di Nusantara, kita bisa lebih menghargai perjuangan ulama dan masyarakat terdahulu dalam menjaga tradisi ilmu. Selain itu, artikel ini juga memberikan pelajaran bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang tanpa adanya dukungan tempat belajar dan budaya membaca. Perpustakaan Kesultanan Banten menjadi bukti bahwa kerajaan pada masa itu serius mendukung perkembangan ilmu agama. Karena itu, sekarang pun masyarakat dan pemerintah seharusnya lebih peduli terhadap perpustakaan, arsip, dan manuskrip kuno agar sejarah ilmu di Indonesia tidak hilang begitu saja. Artikel ini secara tidak langsung mengingatkan pentingnya menjaga warisan budaya lokal. Banyak manuskrip Nusantara yang rusak karena kurang dirawat atau bahkan hilang karena dianggap tidak penting. Padahal manuskrip bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga sumber pengetahuan untuk masa depan (Nur et al., 2023). 

Walaupun artikel ini sangat menarik, menurut saya ada beberapa kekurangan. Penjelasan teorinya tidak terlalu detail sehingga pembaca yang baru mengenal kajian manuskrip mungkin akan sedikit kesulitan memahami pendekatan penelitian yang digunakan. Selain itu, artikel ini lebih banyak menjelaskan kondisi manuskrip dan sejarah perpustakaan dibandingkan isi pemikiran dari kitab-kitab tafsir tersebut. Mungkin akan lebih menarik jika penulis juga menjelaskan bagaimana pengaruh kitab-kitab tafsir itu terhadap kehidupan masyarakat Banten pada masa itu, misalnya bagaimana masyarakat memahami agama melalui kitab tersebut atau bagaimana pengaruhnya terhadap budaya lokal. Walaupun, secara keseluruhan saya merasa artikel ini sangat bermanfaat dan membuka wawasan baru tentang sejarah Islam di Nusantara. Artikel ini membuat saya sadar bahwa Indonesia punya warisan intelektual Islam yang sangat kaya dan layak untuk dipelajari lebih dalam.

Kesimpulan

Menurut saya, artikel ini berhasil menunjukkan bahwa Kesultanan Banten dulu bukan hanya pusat perdagangan dan politik, tetapi juga pusat perkembangan ilmu Islam yang penting di Nusantara. Perpustakaan kerajaan memiliki banyak manuskrip tafsir dan kitab Islam yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Saya juga berpendapat bahwa hilangnya perpustakaan Kesultanan Banten akibat kolonialisme merupakan kehilangan besar bagi sejarah intelektual Indonesia. Manuskrip-manuskrip tersebut bukan hanya benda kuno, tetapi bagian penting dari identitas dan perkembangan ilmu masyarakat Muslim Nusantara. Melalui artikel ini, saya semakin sadar bahwa manuskrip dan warisan intelektual perlu dijaga dan dipelajari kembali agar generasi sekarang tidak melupakan sejarah keilmuan Islam di Indonesia.

Referensi

Anwar, R., Darmawan, D., & Setiawan, C. (2016). Kajian kitab tafsir dalam jaringan pesantren di jawa barat. (February).

Nur, A., Hanum, L., Priyadi, A. T., Nur, A., & Akbar, A. A. (2023). Peran library, archives, museums dalam pelestarian naskah kuno di Kalimantan Barat. Nur, Atiqa, Latifa Hanum, Antonius Totok Priyadi, Aliyah Nur, and Aji Ali Akbar. “Peran Library, Archives, Museums Dalam Pelestarian Naskah Kuno Di Kalimantan Barat” 19, No. 1 (2023)., 19(1).

Rakatau, T. H. E. K., He, E. X. T., On, I. M., Ovement, S. O. M., & Anten, I. N. B. (1888). LETUSAN KRAKATAU 1883 : P ENGARUHNYA T ERHADAP G ERAKAN S OSIAL B ANTEN 1888. 16(1), 191–214.

Tradisi, M., Dan, D., & Said, H. A. (2016). Islam dan Budaya dI Banten: menelisik tradisi debus dan maulid Hasani. 10(1), 109–138.

Dalam membaca sejarah keilmuan Islam, ada satu kecenderungan yang sering tidak kita sadari: kita gemar menggunakan kategori dan label mapan hari ini untuk menjelaskan realitas masa lalu. Sekilas, hal ini tampak membantu—membuat peta sejarah jadi lebih rapi dan mudah dipahami. Namun, di titik tertentu, justru di sinilah letak persoalannya. Salah satu contoh menarik adalah penggunaan istilah “tafsir fikih” untuk merujuk pada masa Nabi Muhammad saw dan sahabat. 

Secara umum, istilah tersebut terdengar wajar. Toh, al-Qur’an memang memuat banyak ayat hukum, dan sejak awal umat Islam sudah berusaha memahaminya. Namun, jika ditelaah lebih kritis, muncul pertanyaan mendasar: apakah tepat menyebut praktik penafsiran di masa awal Islam sebagai “tafsir fikih”, sementara fikih sebagai disiplin ilmu baru benar-benar terstruktur beberapa abad setelahnya? Dengan kata lain, apakah kita sedang membaca sejarah, atau justru memproyeksikan kategori modern ke masa lalu? Maka, melalui esai ini, penulis mencoba membaca ulang pendefinisian “tafsir fikih” pada masa awal Islam melalui analisis terhadap pandangan tiga sejarawan tafsir.

Pandangan pertama diwakili oleh Husain al-Dzahabi dan Muhammad Hadi Ma’rifat. Kedua tokoh ini secara sadar dan eksplisit memasukkan periode Nabi dan sahabat ke dalam pembahasan tafsir fikih. Hal tersebut tampak jelas pada penamaan sub bab dalam karya mereka. Al-Dzahabi dalam kitab Al-Tafsir wa al-Mufassirun secara tegas menggunakan sub-bab Al-Tafsir al-Fiqh min ‘Ahd al-Nubuwwah ila Mabda’ Qiyam al-Madzahib al-Fiqhiyyah, yang menunjukkan bahwa tafsir fikih membentang sejak masa kenabian hingga awal berdirinya mazhab-mazhab fikih. Demikian pula Hadi Ma’rifat dalam kitabnya, Al-Tafsir wa al-Mufassirun fii Tsawbih al-Qasyib menggunakan sub bab Al-Tafsir al-Fiqh fii ‘Ahd al-Awwal, yang secara eksplisit mengakui eksistensi tafsir fikih sejak fase awal Islam.

Menurut al-Dzahabi, tafsir fikih tidak sekedar produk dari disiplin fikih formal; lebih dari itu, tafsir fikih berorientasi pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hukum syar‘i. Maka, tafsir fikih tidak menunggu lahirnya mazhab atau kitab ushul fikih, melainkan sudah hadir sejak Al-Qur’an diturunkan. Sebab, wahyu memuat perintah, larangan, dan ketentuan hukum yang harus dipahami dan diamalkan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, penafsiran ayat-ayat hukum berlangsung secara langsung, praktis, dan otoritatif. Nabi berfungsi sebagai mufasir pertama yang menjelaskan makna ayat melalui sabda, perbuatan, dan taqrir. Dalam fase ini, tafsir fikih tidak mengenal perbedaan pendapat yang menetap, sebab sumber otoritas masih tunggal dan hidup ( al-Dzahabi 1946, 319).

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika memasuki masa sahabat. Menurut al-Dzahabi, wafatnya Nabi menandai perubahan mendasar dalam proses penafsiran ayat-ayat hukum. Wahyu telah berhenti, sementara realitas sosial terus bergerak dan melahirkan problem-problem baru. Para sahabat tetap menjadikan Al-Qur’an dan sunnah sebagai rujukan utama, tetapi ketika tidak ditemukan teks yang eksplisit, sehingga para sahabat melakukan ijtihad. Dalam konteks ini, tafsir fikih mulai menampakkan ciri-cirinya, yaitu adanya penalaran hukum, perbedaan pemahaman lafaz, perdebatan tentang keumuman dan kekhususan ayat, serta upaya mengompromikan ayat-ayat yang tampak saling berhadapan. Ikhtilaf antara Umar dan Ali tentang iddah wanita hamil, atau perbedaan Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit dalam masalah warisan, oleh al-Dzahabi dipandang sebagai bukti bahwa tafsir fikih telah hidup sebagai praktik ijtihad ( al-Dzahabi 1946, 319).

Muhammad Hadi Ma‘rifat juga sejalan dengan al-Dzahabi dalam menempatkan tafsir fikih sejak masa awal. Ma’rifat secara tegas menolak anggapan bahwa tafsir fikih lahir bersamaan dengan mazhab-mazhab fikih. Menurutnya, tafsir fikih tumbuh secara alami bersama turunnya wahyu dan kebutuhan umat untuk memahami hukum-hukum Al-Qur’an. Pada masanya, Nabi Muhammad hadir sebagai penjelasan wahyu itu sendiri. Sementara pada masa sahabat, tafsir fikih berkembang melalui ijtihad yang jujur dan dialogis, tanpa fanatisme mazhab dan tanpa klaim kebenaran absolut. Ma‘rifat menekankan bahwa perbedaan pendapat di kalangan sahabat bukanlah konflik metodologis, melainkan dinamika penalaran hukum yang terbuka terhadap koreksi dan bertujuan untuk mencari kebenaran (Ma’rifat n.d.).

Berbeda dari dua tokoh sebelumnya, Muhammad Ali Iyazi justru mengambil jarak yang jelas dari pelacakan tafsir fikih di masa Nabi dan sahabat. Iyazi memfokuskan tafsir fikih sebagai fenomena keilmuan yang telah disadari, disengaja, dan disistematisasi. Menurutnya, tafsir fikih merupakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang bertujuan menggali hukum-hukum syariat praktis (al-aḥkam al-‘amaliyyah) dengan menggunakan perangkat metodologis seperti kaidah bahasa, sunnah, maqashid al-syari‘ah, dan ushul fiqh. Dengan definisi tersebut, tafsir fikih baru menemukan bentuknya ketika fikih itu sendiri telah terdefinisi sebagai disiplin ilmu, yaitu pada abad kedua dan ketiga Hijriyah. Penekanan Iyazi terhadap globalitas redaksi ayat hukum, ketersebarannya pada surah-surah dalam Al-Qur’an, serta kebutuhan terhadap metode istinbath, secara implisit mengkritik perluasan istilah tafsir fikih ke masa awal (Iyazi 1997, 116-118).

Dari perbandingan ketiga tokoh di atas, tampak bahwa perbedaan mereka tidak semata-mata terletak pada data sejarah, melainkan pada cara mendefinisikan tafsir fikih itu sendiri. Al-Dzahabi dan Ma‘rifat menggunakan istilah tafsir fikih secara longgar, untuk menunjuk setiap penafsiran Al-Qur’an yang berorientasi pada hukum, termasuk pada masa Nabi dan sahabat. Sebaliknya, Iyazi menggunakan istilah tersebut secara ketat, hanya untuk penafsiran yang lahir dalam kerangka fikih sebagai disiplin yang telah matang. Dengan demikian, konflik ini sesungguhnya adalah konflik definisi, bukan konflik fakta sejarah. 

Kesadaran atas perbedaan ini membawa implikasi penting bagi historiografi tafsir yang memaksa kita untuk mempertanyakan kembali, apakah periodisasi tafsir selama ini terlalu dipengaruhi oleh kebutuhan klasifikasi ilmu modern? Apakah istilah yang sama telah digunakan untuk realitas intelektual yang berbeda secara epistemologis? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kajian tafsir fikih tidak lagi berhenti pada kronologi, tetapi bergerak menuju refleksi yang lebih dalam tentang bagaimana umat Islam sejak masa awal memahami hubungan antara wahyu, hukum, dan nalar manusia. Yang mana relasi tersebut bersifat dinamis seiring berkembangnya tradisi keilmuan Islam.

Al-Qur’an diturunkan dengan bahasa Arab, dan diturunkan di daerah Arab. Al-Qur’an diturunkan kepada umat muslim untuk menjadi pedoman hidup. Akan tetapi, umat muslim saat ini sudah tersebar di seluruh penjuru dunia, yang mana tidak semua orang paham dengan bahasa Arab. Sehingga terjemah sangat urgen dalam membantu memahami ayat Al-Qur’an. Akan tetapi terjemah bukan hanya sebagai urgensi dalam membantu memahami ayat, melainkan juga membentuk bagaimana seseorang membentuk makna dari Al-Qur’an.

Terjemahan tidak semudah yang dilihat. Terjemah bukan sesederhana memindahkan makna dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Al-Qur’an memiliki makna yang sangat kompleks, naik dari segi retorika kebahasaannya, struktur maknanya yang saling berkaitan, dan konteks pewahyuan yang tidak bisa dijelaskan dalam bentuk literal. Sehingga, menurut Muchlis M. Hanafi dalam artikelnya “Problematika Terjemahan Al-Qur’an”, menjelaskan bahwa bahasa yang dituju tidak selalu punya padanan kata yang sebanding dengan keindahan, kedalaman, dan kekuatan bahasa Arab Al-Qur’an (Hanafi, 2011). Sehingga muncullah perdebatan tentang batasan terjemah Al-Qur’an.

Salah satu formula tentang definisi terjemah yang paling relevan menurut penulis adalah karya Husayn Al-Dzahabi dalam kitabnya Al-Tafsir wa Al-Mufassirun. Al-Dzahabi dalam kitabnya menyebutkan kategori terjemah menjadi dua, yaitu terjemah harfiah dan terjemah tafsiriah. Menurut Al-Dzahabi terjemah harfiah tidak mungkin dilakukan secara memadai atau bahkan berpotensi merusak makna (al-Dhahabi, 1946). Sebaliknya, terjemah tafsiriah bisa dilakukan karena tujuannya untuk menjelaskan maknanya dan tidak merusak struktur bahasa Al-Qur’an.

Perbedaan yang dilakukan oleh Al-Dzahabi sangat jelas: terjemah berada di ranah linguistik, sedangkan tafsir berada di ranah penjelasan makna. Jika dilihat lebih jauh, garis batas tersebut sebenarnya tidak pernah benar-benar stabil. Setiap pilihan kata dalam proses penerjemahan selalu melibatkan keputusan interpretatif. Penerjemah tidak hanya bertanya “apa arti kata ini?”, tetapi juga “makna mana yang paling tepat dipilih dari sekian kemungkinan?” Dalam hal ini, penerjemah secara melekat bekerja dalam wilayah tafsir.

Pandangan ini sejalan dengan teori penerjemahan modern yang menegaskan bahwa terjemah bukanlah proses netral. Mona Baker, misalnya, menunjukkan bahwa penerjemahan selalu melibatkan negosiasi makna (Baker, 2011). Sementara Lawrence Venuti, penerjemah selalu hadir secara ideologis meskipun dibuat seolah tidak terlihat (Venuti, 1995). Dengan demikian, terjemah tidak pernah bebas nilai, melainkan selalu membawa perspektif tertentu.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi semakin menarik ketika melihat Al-Qur’an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Penelitian Fadhli Lukman menunjukkan bahwa terjemah ini bukan sekadar produk linguistik, tetapi juga hasil dari proses institusional yang melibatkan negara, ulama, dan berbagai kepentingan sosial-politik (Lukman, 2022). Terjemah di sini berfungsi tidak hanya sebagai alat pemahaman, tetapi juga sebagai sarana pembentukan otoritas keagamaan.

Salah satu sampel yang penulis ambil adalah terjemahan kemenag. Jika dilihat dari perspektif al-Dzahabi, tafsir kemenag secara formal masuk kedalam kategori terjemah tafsiriah. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak yang melampaui batas penerjemahan seperti yang dibayangkan sebelumnya. Banyak dari pilihan terjemahan yang diambil dari pandangan satu tafsir tertentu. Sehingga menutup kemungkinan makna dari banyaknya makna yang ada (Hanafi, 2011). Pada kasus seperti ini, terjemah tidak lagi sekadar “menyampaikan makna”, tetapi juga “memilih dan menegaskan” makna tertentu.

Pada posisi ini lah batasan antara terjemah dan tafsir menjadi semakin kabur. Jika terjemahan menggunakan interpretasi dalam menerjemahkan, maka sulit untuk mempertahankan klaim bahwa keduanya merupakan kategori yang benar-benar terpisah. Bahkan, dapat dikatakan bahwa semua terjemah Al-Qur’an pada dasarnya adalah bentuk tafsir dalam tingkat tertentu, hanya saja tidak selalu diakui sebagai tafsir secara formal (Pink, 2020).

Kekaburan ini bukan hanya sekedar teoritis belaka, tetapi memiliki dampak yang besar. Jika terjemah itu dianggap merupakan interpretasi langsung dari Al-Qur’an, pembaca seringkali tidak menyadari bahwa yang mereka lihat adalah hasil interpretasi. Hal ini dapat mempersempit pemahaman, karena satu pilihan makna seolah-olah muncul sebagai satu-satunya makna yang sah (al-Dhahabi, 1946). Dalam konteks ini, terjemah memiliki kekuatan epistemologis yang besar dalam membentuk cara umat memahami teks suci saat ini.

Upaya mempertahankan pembedaan ketat antara terjemah dan tafsir seperti yang dirumuskan al-Dzahabi juga tidak sepenuhnya dapat diabaikan. Pembedaan tersebut penting sebagai pengingat bahwa Al-Qur’an tidak identik dengan terjemahannya. Ia menjaga kesadaran bahwa setiap terjemahan bersifat sementara, terbatas, dan terbuka untuk ditinjau ulang. Tanpa kesadaran ini, ada risiko bahwa terjemah akan diperlakukan sebagai substitusi langsung dari teks asli.

Dengan demikian, persoalan utama bukanlah memilih antara mempertahankan atau menolak batas tersebut, melainkan memahami bahwa batas itu bersifat konseptual, bukan absolut. Dalam praktiknya, terjemah dan tafsir berada dalam sebuah lingkup yang saling beririsan. Terjemah tidak pernah sepenuhnya bebas dari tafsir, dan tafsir sering kali hadir dalam bentuk yang tampak seperti terjemah.

Melihat kondisi ini, terjemah Al-Qur’an kontemporer perlu dibaca secara lebih kritis. Pembaca tidak cukup hanya memahami isi terjemahan, tetapi juga perlu menyadari proses interpretatif yang melatarbelakanginya. Sementara itu, para penerjemah perlu lebih transparan dalam menunjukkan pilihan-pilihan interpretatif yang mereka ambil, misalnya melalui catatan kaki atau penjelasan tambahan.

Pada akhirnya, perdebatan tentang batas antara terjemah dan tafsir menunjukkan bahwa memahami Al-Qur’an tidak pernah menjadi proses yang sederhana. Pemahaman terhadap Al-Qur’an selalu melibatkan perjumpaan antara teks, bahasa, dan interpretasi. Dalam konteks modern, di mana terjemah menjadi medium utama akses terhadap Al-Qur’an, kesadaran akan kompleksitas ini menjadi semakin penting. Tanpa itu, kita berisiko menganggap sesuatu yang sebenarnya interpretatif sebagai sesuatu yang mutlak.

Referensi

al-Dhahabi, M. H. Al-Tafsīr wa al-Mufassirūn (Vol. 1). Maktabah Wahbah, 1946.

Baker, M. In other words: A coursebook on translation (Second edition). Routledge, Taylor & Francis Group, 2011.

Hanafi, M. M. “Problematika Terjemahan Al-Qur’an”. Vol. 4, No. 2, 2011.

Lukman, F. The Official Indonesian Qur’ān Translation: The History and Politics of Al-Qur’an dan Terjemahnya. 2022. https://doi.org/https://doi. org/10.11647/OBP.0289

Pink, J. “The “kyai’s” voice and the Arabic Qur’an; Translation, orality, and print in modern Java”. Wacana. Vol. 21, No. 3, 2020. https://doi.org/10.17510/wacana.v21i3.948

Venuti, L. The Translator’s Invisibility. Routledge, 1995. [https://archive.org/details/translatorsinvis0000venu](https://archive.org/details/translatorsinvis0000venu) 

Beberapa waktu belakangan, mengangkat isu tentang Tafsir Nusantara pada beberapa tulisan akademik telah menjadi trend dalam ruang lingkup kajian Al Qur’an dan tafsir. Tertulis tidak hanya pada sebuah artikel jurnal, akan tetapi mulai merengkah pada tulisan skripsi, tesis, bahkan disertasi dalam perguruan tinggi.

Artikel berjudul "Formulasi Kajian Tafsir Nusantara (KTN): Membedakan sekaligus Mengapresiasi Karya Ulama Nusantara" karya Asmullah, dkk. Tulisan ini berangkat dari pengamatan sang penulis terhadap ketidakpastian pengistilahan kajian dengan substansi yang dikaji. Didalam tulisanya, penulis memberikan komentar terhadap tulisan dengan judul “Tafsir Nusantara: Studi Kritis terhadap Maraḥ Labīd Nawawi Al-Bantani” oleh Ansor Bahary. Dalam kajiannya, Bahary mengklaim tafsir Nusantara, tetapi pembahasan di dalamnya dianggap penulis tidak mendiskusikan kenusantaraan pada tafsir tersebut. Tidak memperlihatkan sisi yang menjadi ciri khas “Nusantara” dalam kitab Marah Labid tersebut. Bahary hanya menempatkannya sebagai khazanah tafsir umum yang menjembatani tafsir era klasik dan modern.

Kemudian, keresahan Asmullah dkk muncul Ketika melihat fenomena hasil dari kajian tafsir Nusantara cenderung bersifat “menilai” atau “menghakimi” isinya.  (Asmullah, HS, & Nurkholis, 2025) Maksudnya adalah mereka yang mengkaji tafsir Nusantara menggunakan beberapa perangkat keilmuan seperti metode, bentuk, corak, dan lainya sebagai tolak ukur apakah objeknya yaitu salah satu karya dari tafsir Nusantara tersebut sesuai atau tidak? Benar atau salah? Dapat disebut tafsir atau tidak?. Jika demikian hasil dari penyesuaian tersebut sejalan, maka tidak akan menimbulkan problem. Akan tetapi jika yang terjadi justru sebaliknya, maka akan berbahaya karena karya ulama tersebut akan ditepikan dari kategori tafsir Nusantara akibat tidak memenuhi ekspetasi dan standar keilmuan pengkajinya. Dari penjelasan keresahan diatas, penulis berupaya untuk menawarkan formulasi KTN (Kajian Tafsir Nusantara) sebagai arah bagi para pengkaji Tafsir Nusantara bahwa seharusnya mereka menjadikan karya ulama Nusantara sebagai basis pengembangan keilmuan kajian tafsir (kajian apresiatif) dan itu lebih baik daripada memposisikan diri sebagai “tim penilai” atas karya ulama Nusantara.

Formulasi KTN menawarkan cara kerja agar karya ulama tersebut dapat berbicara sendiri tentang dirinya yaitu dari teks tafsir sendiri dan dari konteksnya. Pembacaan seperti ini dapat membantu pengkaji dalam membaca karya secara utuh dan apa yang dimaksud didalamnya dapat tersampaikan dengan baik. Kita harus menyadari bahwa manusia itu tidak akan bisa melepaskan diri dari ikatan historis kehidupan dan pengalamannya, dimana ikatan tersebut sedikit banyak akan membawa pengaruh dan mewarnai corak penafsirannya. Asumsi ini dimaksudkan untuk tidak memberikan vonis “mutlak” benar atau salah kepada suatu penafsiran, namun lebih mengarah untuk melakukan pemahaman dan analisis yang kritis terhadap satu penafsiran. (faiz & usman, 2019) Maka dari itu, dalam penerapanya dibutuhkan pembacaan secara analitis atas historisitas pemikiran dan karya ulama tafsir sehingga Khazanah yang didapatkan bersifat holistic. Tujuanya agar hasil yang didapatkan oleh sang pengkaji tidak bias karena didasarkan atas pembacaan parsial seperti tekstual-literal yang membawa pada Kesimpulan bersifat tidak produktif dan tidak menampakkan kekhasan dan dinamika lokalitas karya ulama tersebut.

Formula KTN juga menjadi sebuah Solusi agar tidak terjadi kajian karya tafsir Nusantara yang bersifat “menghakimi” memang menjadi ikhtiar yang baik atas kekhawatiran yang muncul diawal. Akan tetapi, kajian yang diarahkan pada sifat yang “apresiatif” justru cenderung akan menutup hasil kajian yang obyektif. Maksudnya adalah ketika seorang pengkaji ingin meneliti sebuah karya ulama Nusantara dengan sifat apresiatif, maka yang dihasilkan akan cenderung terjebak pada “Apologisme”.  Akan sangat mungkin terjadi para pengkaji justru bersikap membela atau memuji secara berlebihan karena adanya dorongan rasa sesama (Nasionalisme atau Religiusitas). Fokus mereka akan bercampur pada sikap ingin menunjukkan bahwa karya ulama tersebut merupakan sebuah karya yang sangat hebat sehingga mengabaikan sisi kelemahan beberapa aspek lainya. Alhasil, tulisan yang dihasilkan akan terlihat seperti narasi apresiasi daripada kajian ilmiah.

Lalu bagaimana agar kajian tersebut berada ditengah-tengah antara Apologisme (terlalu mengapresiasi) dengan Anakronisme (terlalu menghakimi)?

  Dengan menggunakan teori hermeneutika. Sebagaimana dalam buku yang berjudul “seni memahami” Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida karya F.Budi Hardiman (saya mendapatkan pemahaman dari kelas mata kuliah “Hermeneutika Al Qur’an) bahwa dalam memahami sesuatu, kita tidak bisa mendapatkan sebuah makna dari ruang hampa. Artinya dalam melihat sesuatu kita harus melihat banyak hal yang mengitarinya seperti aspek historisitas. Seperti contoh hermeneutika Schleiermacher yang menawarkan strategi berbeda dalam pemahaman terhadap sebuah teks. Ia melakukan pembacaan terhadap teks dengan “membaca di antara kalimat-kalimat” yaitu antara penulis dan konteks kehidupan nya yang tidak dinyatakan oleh kalimat kalimat itu. Sebuah teks tidak dapat dipahami dengan dirinya sendiri, akan tetapi dengan konteks yang lebih luas tempat dimana teks itu dilahirkan.  (Hardiman, 2015) Maka dari itu, jika ingin melakukan kajian tafsir Nusantara kita harus berpijak pada metodologi yang objektif, kritis, namun tetap bersifat kontekstual. Seperti menggunakan pendekatan “historis-kontekstualis” dengan menjelaskan perihal alasan sang ulama menulis karya pada masa tertentu. Apapun jawaban yang ditemukan sang pengkaji tidak boleh bersifat “judge” atau “meremehkan karya”. Ia harus melihat kondisi Masyarakat yang ada saat itu.

Akhir kalimat, semua kembali pada sifat dari seorang pengkaji ilmiah. Ketika ia menemukan suatu hal yang sesuai dengan nya atau justru tidak sesuai dengan ekspektasi nya, maka tulislah dengan apa adanya. Layaknya hasil dari sebuah kajian yang bersifat objektif.

DAFTAR PUSTAKA

Asmullah, HS, M. A., & Nurkholis, A. “Formulasi Kajian Tafsir Nusantara Membedakan sekaligus Mengapresiasi Karya Ulama Nusantara”. Suhuf. 18, 2025.

Faiz, F., & Usman, A. Hermeneutika Al Qur'an Teori, Kritik dan Implementasinya. In a. Usman (Ed.). Yogyakarta, 2019.

Hardiman, F. B. Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Deridda. Yogyakarta, 2015.

Pembahasan mengenai tafsir bil ma'tsur merupakan salah satu bagian pokok yang kerap  dijumpai pada bagian awal dari kitab-kitab 'katalog' tafsir. Dalam tradisi katalogisasi kitab-kitab tafsir, ia selalu menjadi dikotomi besar dan yang paling mendasar dari pembagian seluruh  jenis kitab tafsir yang ada. Menariknya, setiap pengarang kitab yang berusaha mengatalogisasi dan mengelompokkan kitab-kitab tafsir ini selalu memiliki standar yang berbeda satu sama lain mengenai kriteria dari suatu kitab tafsir agar dapat disebut sebagai tafsir bil ma'tsur.  

Ignaz Goldziher misalnya mengartikan al-ma'tsur hanya sebatas pada riwayat-riwayat yang  disandarkan kepada Nabi Saw. dan para sahabat (Goldziher, 2010: 84-88). Berbeda dengan Ignaz, Adz-Dzahabi —dalam  upayanya membantah Ignaz— memperluas cakupan al-ma'tsur hingga kepada riwayat-riwayat  yang disandarkan kepada para tabi'in. Alasan perluasan cakupan ini sesederhana dilandasi oleh keberadaan kitab-kitab tafsir yang telah lebih dahulu diklaim sebagai tafsir bil ma'tsur, serupa milik Thabari, yang nyatanya tidak hanya menggunakan riwayat yang bersandar pada  Nabi Saw. dan sahabat melainkan juga riwayat yang berasal dari para tabi'in (Adz-Dzahabi, tt: 112). Sejalan dengan hal ini, Hadi Ma'rifat —meskipun pada dasarnya ingin membantah Adz-Dzahabi— juga  memberikan batasan yang sama mengenai riwayat yang dapat dikategorikan sebagai al-ma'tsur meskipun nantinya akan ditambah dengan kriteria bernuansa ideologis syi'ah yang terwujud dalam  penambahan riwayat dari imam (a'immah) (Ma’rifat, 1425 H: 539).

Berbeda dengan Adz-Dzahabi dan Hadi Ma'rifat, Ali Iyazi secara tegas menetapkan wilayah  yang dapat diterima sebagai tafsir bil ma'tsur hanya sebatas pada riwayat yang berasal dari  Nabi Saw., ahlu al-bait, dan para sahabat (Iyazi, 1386: 36-37). Ibnu 'Asyur pun dalam hal ini bahkan telah lebih  dulu mengindikasikan penerimaannya hanya terhadap riwayat yang berasal dari Nabi Saw. dan  para sahabat (Saleh, 2015: 1656). Berlawanan dengan tradisi dikotomi ini, Walid Saleh berpandangan bahwa  kategorisasi seperti bil ma'tsur sudah tidak kompatibel dan cukup problematik. Menurutnya  sebagian besar kitab tafsir selalu menggunakan lebih dari satu metode sehingga pembagian  semacam ini dirasa kurang kompatibel. 

Perbedaan pandangan mengenai definisi hingga batasan dari al-ma'tsur ini setidaknya telah  menjawab salah satu pertanyaan besar mengenai Tafsir Thabari belakangan ini: apakah ia dapat digolongkan sebagai tafsir bil ma'tsur? Sebagian orang di masa sekarang menolak Tafsir Thabari sebagai salah satu percontohan dari tafsir bil ma'tsur. Alasannya sederhana, sedikit sekali riwayat-riwayat di dalam tafsir ini yang langsung disandarkan kepada Nabi Saw. ataupun  para sahabat. Berkaca dari riset kecil-kecilan ini, maka saya berargumen bahwa kitab tafsir  layaknya Tafsir Thabari sejatinya sah-sah saja untuk dikatakan sebagai bil ma'tsur dan boleh-boleh saja untuk tidak dimasukkan ke dalamnya tergantung pada definisi tafsir bil ma'tsur seperti apa yang kita gunakan. Pada akhirnya, tafsir hanyalah sebatas alat bantu. Tafsir lahir tidak bukan untuk memperjelas apa yang belum jelas dari Al-Qur'an lantaran kita sebagai audiens hari ini tidak lahir sezaman dengan era pewahyuan itu sendiri. Maka definisi apapun yang digunakan selagi memiliki dasar argumen yang kuat maka sah-sah saja untuk kita ikuti.

Referensi

Goldziher, Ignaz. Mazhab Tafsir dari Klasik hingga Modern. Terj. M. Alaika Salamullah, dkk, Yogyakarta, eLSAQ Press, Cet. V Maret 2010.

Adz-Dzahabi, Muhammad Husain. At-Tafsir wa Al-Mufassirun. Kairo: Maktabah Wahbah, tt.

Ma’rifat, Muhammad Hadi. At-Tafsīr wa Al-Mufassirūn Fī Tsaubih Al-Qasyīb. Al-Jami’ah Ar-Ridhawiyyah lil-‘Ulum Al-Islamiyyah, 1425 H.

Iyazi, As-Sayyid Muhammad Ali. Al-Mufassirūn Hayātihim wa Munhajihim. Teheran: Wizarah Ats- Tsaqafah wa al-Irsyad al-Islami, 1386.

Saleh, Walid A. “Qur’anic Commentaries”. dalam Seyyed Hossein Nasr dkk, The Study Qur’an: A New Translation with Notes and Commentary, New York: HarperCollins Publishers, 2015.

Pada sejumlah pembacaan, baik di era klasik dan masih bertahan hingga masa modern, tidak sedikit yang memperlakukan wahyu seperti diktasi literal, seakan-akan langit “mengirim teks” dan Nabi cukup menjadi pengeras suara yang santun (c.f., al-Hakim, 1985; Denffer, 1983). Atau, dalam versi yang lebih mutakhir (dan tragis), ia berperan layaknya tape-recorder yang merekam kata demi kata tanpa jejak manusiawi sedikit pun. Model standar demikian memang cukup memikat, dan oleh karenanya, menjadi pandangan populer. Sebab, premisnya cukup steril dan kebal dari pertanyaan-pertanyaan yang menggugat kenyamanan.
 

Namun, bagi saya, premis simplifikatif ini jauh dari kata adekuat, mengingat bahwa diskursus kontemporer seputar wahyu menunjukkan betapa relasi ilahi-manusia dalam kemunculan Al-Qur’an jauh lebih kompleks daripada skema “turun-diterima-dibacakan” (Akbar, 2020). Hal yang perlu saya tekankan sejak awal, cara kita membayangkan wahyu itu tidak terbatas pada perkara teologi belaka. Melampaui itu, ia mendefinisikan bagaimana kita menafsir, menentukan bagaimana kita melihat hubungan teks dengan sejarah, dan pada akhirnya mendeterminasi cara beragama kita di ruang publik: apakah teks diperlakukan sebagai “deposit perintah” yang tertutup, atau sebagai komunikasi yang menuntut kerja akal budi, nurani, kesadaran historis, dan tanggung jawab moral.

Melalui tulisan ini, saya hendak mengembangkan satu argumen yang sederhana: wahyu dapat dipahami sebagai komunikasi ilahi-manusiawi yang menyejarah—sebuah peristiwa yang hadir dalam bahasa, pengalaman, dan konteks sejarah—tanpa harus merelatifkan sumber transendennya. Untuk membuktikan itu, saya akan menempuh tiga langkah. Pertama, memetakan istilah Al-Qur’an yang sering dijadikan pusat pembicaraan, yaitu waḥy dan tanzīl, berikut problematika penerjemahan dan asumsi-asumsi yang menempel di belakangnya. Kedua, menunjukkan bagaimana pendekatan humanistik terhadap teori wahyu secara produktif dapat mengubah cara kita dalam mengimajinasikan model relasi Tuhan dengan Nabi dan teks, dengan konsekuensi langsung pada praktik tafsir. Ketiga, mengunci semua eksposisi ini dengan gagasan Ricoeur tentang the world of text; bahwa yang dipertaruhkan dalam wacana wahyu lebih dari sekadar asal-usul teks dan menjangkau bagaimana teks bekerja membentangkan horizon makna bagi pembaca yang hidup di dunia nyata.